Social Icons

Pages

Senin, 15 September 2014

YMP DAN DIKES LOTIM BERGANDENGAN TANGAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR STBM 5 PILAR

“ Satu kata untuk sebuah kemitraan (partnership) adalah, kemitraan mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan, tetapi yang terpenting dalam hal kerjasama/kemitraan adalah adanya kesamaan dan adanya trust/kepercayaan yang bersumber dari hati dan di dalamnya tidak ada kebohongan demi terwujudnya keberlanjutan dan kesinambungan (sustainbility)“. (Ellena – YMP) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang kesehatan masyarakat baik itu kesehatan yang menyangkut personal maupun kesehatan lingkungan sekitar. Tetapi untuk mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang sehat, Dikes tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan pihak lain untuk terus melakukan pemicuan kepada masyarakat agar kesadaran akan arti pentingnya perilaku hidup sehat itu tertanam dalam setiap benak mereka, artinya pemerintah harus mau bekerjasama untuk mewujudkan itu semua. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2000 sudah memulai kerjasama itu dengan Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) yang dimulai dari kerjasama di bidang pengelolaan air bersih untuk masyarakat. Demikian disampaikan H. Fathurrahman,S.KM,M.AP. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Dikatakannya, hal yang mendasari kerjasama itu adalah adanya kesamaan metode pendekatan yang dilakukan selama ini kepada masyarakat antara Dikes dengan YMP. Metode yang dimaksud adalah metode pemberdayaan. “Saya pribadi senang dengan tipe pemberdayaan yang dilakukan YMP karena sejak di bangku pendidikan pun, saya sudah menggeluti pemberdayaan masyarakat bahkan skripsi dan tesis saya itu tentang pemberdayaan masyarakat di bidang air bersih dan sanitasi”. Imbuh bapak satu anak yang kini tengah menjalani program Doktor bidang gizi di Universitas Brawijaya Malang ini. Pemberdayaan kata kuncinya adalah bagaimana membuat masyarakat berdaya atau mampu. Kondisi berdaya ini menjadi output atau sesuatu yang ingin kita capai, untuk bisa mencapai semua itu diperlukan suatu proses berupa pendekatan kepada sasaran program dalam hal ini masyarakat. Untuk bisa berproses, salah satu inputnya adalah SDM. Dibutuhkan seorang fasilitator yang karakter personilnya adalah karakter pemberdaya dengan metode pemberdayaan, bukan karakter yang maunya instan atau cepat saja dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Kondisi awal tahun 2000- an di Lombok Timur bahkan di NTB menurut Fathurrahman, mencari beberapa teman yang sepaham untuk mau memfasilitasi pemberdayaan itu tidaklah hal yang gampang karena tidak semua orang suka dengan proses yang berlama-lama. Yang disukai banyak orang adalah proses cepat dan hasil cepat, yang ini menurut orang pemberdayaan hilangnya juga cepat. Tidak ada rasa ownership atau rasa kepemilikan dari sasaran program (masyarakat). Contohnya, sarana-sarana yang terbangun tidak termanfaatkan karena tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat dan menganggap sarana itu bukan miliknya melainkan milik pemerintah atau yang punya program, mereka tidak mau merawat atau memelihara karena maintenance yang tidak ada. Sementara itu, orang-orang pemberdayaan yang lebih dipentingkan adalah proses bukan hasil. Diyakini bahwa jika prosesnya benar dan menyentuh ke pola pikir sasaran dalam hal ini masyarakat, maka secara otomatis hasilnya pun akan terpatri dan langgeng di hati masyarakat. Namun konsekuensi pola pendekatan pemberdayaan ini adalah waktu yang dibutuhkan cukup lama bila dibandingkan dengan pola pendekatan top down. Dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik itu yang terpenting adalah sarana itu dimanfaatkan, dipelihara dan dikembangkan (sustainbility). Hal tersebut hanya bisa diraih jika didukung oleh beberapa aspek atau kondisi. Aspek sustainbility yang dimaksud di sini adalah: 1. Aspek kelembagaan Kelembagaan yang terbentuk di masyarakat itu adalah inisiatif dari masyarakat itu sendiri, bukan atas dasar perintah atau permintaan project. Manakala kelembagaan yang terbentuk karena permintaan project, maka kecil kemungkinan akan bisa berlanjut karena dasarnya yang tidak kuat dari hati dan keinginan masyarakat namun keinginan pihak luar. Akan tetapi kalau kelembagaan yang terbentuk itu atas dasar kemauan dan kesadaran masyarakat yang mungkin saja mereka disana melihat ada manfaat dari keberadaan lembaga itu. Hal ini dapat menjadi indikator sudah adanya ownership dari masyarakat dan kondisi inilah pula yang bisa menghantarkan pada sustainbility. 2. Aspek ekonomi Masyarakat menyadari bahwa sarana ini terbangun menggunakan dana masyarakat sendiri (karena memang selama ini YMP masuk ke masyarakat dengan mengajak mereka berswadaya) maka secara otomatis akan lebih memelihara karena mungkin saja dana yang semula akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga digunakan untuk membangun sarana. Selaku contoh, uang rokok atau uang belanja anak disisihkan sebagian untuk membuat jamban dan sebagainya. 3. Aspek tekhnologi Keahlian yang dibutuhkan masyarakat untuk sustainbility kebermanfaatan sebuah sarana adalah tekhnologi yang mampu dilakukan oleh masyarakat sendiri. Manakala sebuah sarana memerlukan sebuah tekhnology yang lebih dari kemampuan masyarakat maka hal tersebut bisa mengacaukan keberlangsungan sarana tersebut. Selaku contoh, masyarakat mampu memperbaiki sendiri setiap ada kerusakan yang terjadi pada sarana yang ada tanpa bantuan tenaga luar yang sudah pasti membutuhkan biaya-biaya. 4. Aspek lingkungan Keberadaan sarana yang telah dibuat masyarakat sangat bermanfaat dapat memperbaiki kondisi lingkungan termasuk sanitasi dengan perubahan kondisi lingkungan akan berdampak terhadap kesehatan individu atau masyarakat sekitarnya dengan adanya peningkatan derajat kesehatan. Bila sehat, maka proses ekonomi berjalan lancar, pengeluaran biaya pengobatan berkurang dan hampir semua aspek kehidupan bisa terlaksana dengan baik. 5. Aspek manfaat Bila sarana yang terbangun sangat dirasakan manfaatnya, minimal untuk pribadi dan anggota keluarga bahkan oleh masyarakat secara luas maka sudah dapat dipastikan akan diupayakan semaksimal mungkin untuk tetap menjaga kebermanfaatan atau kesinambungan sarana tersebut. Dalam internal Dinas Kesehatan sendiri, mereka mengakui setelah menjalin kemitraan dengan YMP, pemerintah merasa sangat terbantu. Minimal ada 5 hal yang dicatat Dikes Lombok Timur. 1. Keuntungan yang didapat Dinas Kesehatan Lombok Timur adalah tujuan pemerintah daerah dengan YMP adalah sama yakni sama-sama bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Lombok Timur; 2. Dari sisi finansial pun pemerintah daerah sangat terbantu dengan keterbatasan anggaran kesehatan yang dimiliki; 3. Dari sisi tenaga, kuantitas dan kualitas tenaga aparatur pemerintah yang bisa menjadi fasilitator di masyarakat bisa bertambah banyak dengan adanya kemitraan yang dijalin dengan YMP; 4. Dari sisi waktu, waktu untuk mencapai tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat lebih efektif dan efisien dilakukan karena Dikes sangat terbantu dengan tenaga-tenaga dari YMP; 5. Kemitraan ini dapat menambah wawasan dan pengalaman (skill and knowledge) antara dua pihak. Hal ini terjadi karena adanya rasa saling belajar (proses belajar) antara tenaga pemerintah dengan tenaga pemberdayaan YMP (terjadi interaksi sharing pengalaman dua arah). Di sisi lain, sanitasi lingkungan berdasarkan beberapa hasil survey sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu konsep ini harus dipahami secara utuh dan mendalam oleh semua tenaga kesehatan khususnya tenaga kesehatan lingkungan, bukan saja dipahami tetapi juga harus dijadikan modal dasar kekuatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masyarakat. Dalam hal ini Dikes Lombok Timur mempunyai jaringan di tingkat kecamatan yakni Puskesmas. Tenaga kesehatan lingkungan (sanitarian) harus melaksanakan tugas pokok dan pungsinya sebagai fasilitator dalam meningkatkan derajat kesehatan lingkungan masyarakat yakni khususnya aspek sanitasi dasar. Masyarakat juga haruslah berbuat secara totalitas karena suatu kegiatan akan mencapai hasil yang optimal apabila dilaksanakan secara totalitas baik dari segi metode atau gaya pendekatan, bahasa maupun dukungan manajerial termasuk dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Di puskesmas sendiri ada salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan tersebut khususnya dalam mendukung operasional tenaga sanitarian bekerja di masyarakat. Dana tersebut adalah dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pemahaman ini sejak adanya BOK yang dimulai 2010 lalu, oleh Seksi Penyehatan lingkungan pada Bidang P2PL Dikes Lombok Timur terus ditanamkan secara mendalam kepada stake holder Puskesmas seperti Kepala Puskesmas dan juga tenaga sanitarian agar mampu mengelola dana BOK tersebut. Pemanfaatan dana BOK Puskesmas untuk kesehatan sungguh sangatlah tepat dengan jiwa dan nafasnya BOK karena dana BOK ini diturunkan oleh pusat untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. Dan kegiatan STBM 5 pilar adalah merupakan kegiatan pokok dan utama dari kegiatan yang bersifat promotif dan preventif, bahkan kegiatan STBM telah merupakan keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) nomor 858 tahun 2008. Kegiatan STBM ini juga merupakan salah satu kegiatan yang terkait dengan Millenium Development Goal’s (MDG’s) terutama poin 7 yakni menjaga kelestarian lingkungan, sehingga sangatlah wajar STBM sampai dengan saat ini menjadi fokus perhatian dunia internasional, apalagi Dinas Kesehatan yang ada di daerah yang kualitas sanitasinya belum begitu baik. Penyakit-penyakit akibat sanitasi buruk berakibat langsung pada 40.000 lebih kematian balita per tahun di Indonesia (Riset "Economic Impact of Sanitation in Indonesia"). Studi dari Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan GDP hampir 63 trilyun tiap tahun karena sanitasi dan higienitas yang buruk dan STBM dapat dikatakan sebagai jawaban dari permasalahan tersebut, sehingga sangatlah wajar dan harus kegiatan STBM 5 pilar ini didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan juga NGO. Kembali pada persoalan kemitraan, Dikes Lombok Timur juga merasakan kebermanfaatan dari cara kerja YMP bahwa masyarakat sudah mulai tersadar dari kebiasaan ketergantungan kepada pihak lain terutama dalam hal sumber dana karena YMP datang ke masyarakat bukan membawa bantuan tetapi YMP datang ke masyarakat dengan membawa motivasi. Sehingga tidak heran, bagi Dikes Lotim sendiri tidak ada kehawatiran jika nantinya ketika YMP sudah pindah kepada kegiatan lain, masyarakat sudah ada jaminan mereka tidak akan kembali lagi kepada perilaku buruk masa lalu sebab saat ini sudah terlihat kemandirian dari masyarakat setelah terjadi proses panjang pemberdayaan YMP. Setidaknya ada 3 hal yang menjaminnya. Pertama, perubahan yang terjadi di masyarakat atas dasar kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kedua, sudah terlihat atau ditemukannya natural leader (tokoh kunci) yang lahir dari masyarakat di lingkungan itu sendiri dan natural leader itu akan selamanya bersama masyarakat, karena natural leader itu adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan kader posyandu yang ada di lingkungan atau komunitas masyarakat tersebut. Ketiga, adanya sanitarian Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang sampai seterusnya tetap bekerja untuk masyarakat dan akan tetap fokus di bidang kesehatan lingkungan yang akan siap melanjutkan cara-cara kerja pemberdayaan ala YMP. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berharap pola-pola kerja yang selama ini dilakukan YMP tidak pernah berubah dan pola pendekatan pemberdayaan dan kemitraan jangan pernah ditinggalkan tentunya dengan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat setempat dan pola-pola ini dengan intensif bisa diteruskan ke generasi YMP berikutnya. Sementara itu, Direktur YMP Ellena Khusnul Rachmawati atau yang lebih akrab disapa Ellena di tempat terpisah mengatakan bahwa kemitraan itu memiliki kata kunci mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Namun kemitraan itu terjalin atas dasar adanya trust (kepercayaan) yang bersumber dari hati. Dalam konsep kemitraan lanjut Ellena, tidak boleh ada kebohongan apalagi arogansi merasa lebih dari pihak lain. Kemitraan itu adalah proses saling belajar dengan pihak lain dan tentunya kita mau mengakui dan menyebutkan bahwa pihak lain memiliki kelebihan tersendiri dan memiliki kompetensi dan kontribusi terhadap kesuksesan yang diraih bersama. “jangan ada egoisme dan arogansi serta kebohongan dalam menjalin partnership for sustainbility”. Pungkasnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Blogroll

 

Sample text

Sample Text

 
Blogger Templates